Paradoks Sosial Ibukota

paradoks

Pagi masih belum datang benar. Mobil mulai berderet merayap sepanjang ruas Jl. Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Ini pemandangan biasa. Namun, pagi ini ada hal lain yang agak mengusikku. Tahukah kau apa itu?

Seorang siswi SMA keluar dari salah satu mobil apik. Di dalam tampak seorang pria duduk di belakang setir. Aku tak menangkap jelas ekspresi si bapak. Sejurus kemudian, si gadis menyetop ojek dan langsung ngacir meninggalkan mobilnya yang terjebak macet itu. Mungkin dia khawatir terlambat sampai ke sekolah, batinku.

Sementara itu, di waktu dan lokasi yang sama, sebuah hal paradoks tertangkap mataku. Seorang ibu berusia sekitar 50 tahunan duduk dengan wajah polos di tepi jalan. Sebuah wadah berbentuk apa aku lupa tampak tergeletak di sampingnya. Selendang lusuh menghiasi pakaiannya yang juga tak cukup bersih. Dari penampilan dan gelagatnya mungkin si ibu itu ialah pengemis.

Hal apa yang paradoks dalam kisah nyata itu? Kesenjangan atau paradoks sosial. Itulah yang hendak aku ungkapkan padamu, saudaraku.

Sepagi itu, si gadis dengan tanpa pikir panjang mengeluarkan uang untuk ojek. Di sisi lain, sepagi itu pula, seorang ibu yang tak lagi muda dengan sangat sulit mulai “bekerja”. Tentu aku tak bermaksud mengatakan bahwa tindakan siswi SMA itu salah. Ini hanya sebagai perbandingan sederhana.

Fenomena sejenis memang tak sulit kita jumpai di tempat lain di kolong Jakarta ini. Sebut saja mall atau pusat perbelanjaan. Di dalamnya banyak manusia yang asyik menghamburkan rupiah demi kepuasan. Mereka bingung hendak menyalurkan ke mana kelebihan hartanya, begitu sebagian orang menilai. Kembali di lokasi serta waktu bersamaan, beberapa “insan pengharap belas kasih” pun tampak beraksi di depan atau sekitar lingkungan mall. Mereka pun kalut hendak mencari makan dengan cara apa lagi jika tak demikian.

Kemudian, di beberapa jalan utama ibukota fakta penguat paradoks ini tak sukar kita cari. Di kanan kiri gedung pencakar langit berdiri dengan gagah. Masing-masing berlomba untuk menjadi yang tertinggi dan termegah. Namun, tak jauh dari tempat gedung-gedung tersebut berada perumahan kumuh menjamur. Bahkan banyak pula yang kemudian apatis menyebutnya “pergubukan” bukan “perumahan”. Tiap penghuni lokasi tersebut berlomba-lomba satu sama lain untuk mencari makan penyambung hidup.

Satu lagi, kita pun tak sukar menemukan hotel-hotel berbintang di kota metropolitan ini. Juga dengan mudah kita bisa membuat daftar lokasi “penginapan” para gelandangan di pinggiran jalan. Saat si kaya menikmati sejuknya AC di dalam hotel, si miskin harus rela ditiup angin malam yang menghembus saat menikmati tidurnya di depan emperan toko atau ruko.

Tentu aku menyajikan gambaran di atas bukan untuk mencela pemerintah. Juga bukan bermaksud menilai program pemerintah masih mandul. Justru hal itu sebaiknya menjadi satu pelajaran berharga bagi seluruh elemen masyarakat negeri ini, khususnya yang tinggal di Jakarta. Betapa masih banyaknya paradoks sosial melanda negeri “kaya” ini.

Sebagai pengetahuan saja, pada evaluasi akhir tahun 2011 ada fakta miris terjadi di Jakarta. Angka kemiskinan untuk tahun 2011 meningkat 3,75 persen, atau sekitar 363.000 orang, dari jumlah keseluruhan masyarakat Jakarta sebesar 9,61 juta jiwa. Padahal empat tahun sebelumnya angka kemiskinan menurun. (republika.co.id)

Artinya, memang ketimpangan ini masih menjadi realita kehidupan di kota metropolitan ini. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kembali lagi, tentu tak cukup hanya menyalahkan pemerintah saja. Masing-masing kita sebaiknya punya cara sendiri bagaimana menyikapi hal ini? Jika memungkinkan membantu mereka, maka itulah hal terbaik. Akan tetapi, jika kita belum bisa banyak membantu, minimal kita berupaya tidak menambah deret angka kemiskinan itu.

Dan untuk engkau, wahai pemerintah! Aku turut menyuarakan agar kembali fokus untuk memperkecil gap sosial itu. Segera canangkan dan eksekusi program-program pemberdayaan masyarakat kecil. Berikan mereka “kail” dan “ikan” (meminjam istilah yang dipakai Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI) secara proporsinal dan efektif. Program berbasis “kail” maksudnya program-program pelatihan, penyuluhan, dan pembekalan keterampilan atau sejenisnya sebagai bekal menjemput rezeki. Sedangkan program berbasis “ikan” maksudnya pemberian akses kesehatan, pendidikan, pelayanan kependudukan, jaminan sosial, dan lain-lain secara cuma-cuma. Jika tak memungkinkan, program subsidi terhadap akses-akses tersebut bisa menjadi alternatif.

Ketika masing-masing elemen telah berupaya sesuai kapasitas, minat, dan bakatnya persoalan paradoks sosial tak akan terasa amat berat. Kita pun kemudian bisa beranjak untuk menyelesaikan persoalan lain yang juga tak kalah penting.

Demikian secuil kisah paradoks yang kadang kita abaikan. Semoga bermanfaat.

 

Rumah Kita, 22 Februari 2012